NEW DELHI: Mahkamah Agung diberitahu pada hari Rabu bahwa amandemen konstitusi untuk membentuk Komisi Pengangkatan Yudisial Nasional (NJAC) mempengaruhi independensi peradilan karena kehadiran Menteri Hukum Persatuan di panel akan mengarah pada politisasi penunjukan ke peradilan yang lebih tinggi.
Dengan alasan bahwa kehadiran menteri dengan kekuatan patronasenya yang besar melanggar independensi peradilan, advokat senior Ram Jethmalani meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki apakah kehadiran menteri tersebut tidak mengarah pada politisasi proses pengangkatan hakim di tingkat yang lebih tinggi. pengadilan. dan akibat dilusi posisi CJI.
Dengan argumen bahwa pemerintahan yang korup membutuhkan peradilan yang korup dan mereka mendorong pengangkatan hakim yang korup, Jethmalani mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 124 Konstitusi yang telah diamandemen sebelumnya, Eksekutif wajib berkonsultasi dengan CJI mengenai pengangkatan hakim dan pandangan CJI adalah sama. mengikat.
Menteri Hukum dapat memperoleh satu suara di pihaknya dan menjadikan sistem peradilan tidak berdaya dan dengan dua suara lagi di pihaknya sering kali dapat menunjuk seseorang sesuai pilihannya.
Pemberitahuan ke Kerala tentang Kebijakan Minuman Keras
New Delhi: Mahkamah Agung pada hari Rabu mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah UDF yang dipimpin Oommen Chandy di Kerala tentang petisi yang diajukan oleh pemilik bar yang berusaha untuk mempertahankan kebijakan minuman keras baru yang hanya mengizinkan hotel bintang lima untuk menyajikan minuman beralkohol.
SC mengubah perintah jaminan Sai
New Delhi: MA mengubah perintah Pengadilan Tinggi Gujarat yang memberikan jaminan sementara kepada Narayan Sai, putra dari penganut baptis Asaram Bapu, dalam kasus pemerkosaan, dengan mengatakan bahwa ia akan mendapatkan jaminan hanya setelah tanggal operasi ibunya ditetapkan.
Dua kebijakan promosi di Mahkamah Agung Angkatan Darat
New Delhi: Mahkamah Agung sangat memperhatikan Angkatan Darat menyusul dua kebijakan promosi yang menyatakan bagaimana Kepala Staf Angkatan Darat dapat menentang perintah pemerintah. Pengamatan pengadilan muncul ketika penasihat kementerian pertahanan mengatakan bahwa Pusat telah menyetujui kebijakan promosi pensiun komando yang baru namun semua lowongan belum diisi oleh tentara berdasarkan kebijakan ini dan beberapa juga dilakukan secara pro rata. “Apakah pemerintah membuat pengecualian terhadap hal itu? Kok bisa KSAD menolak perintah pemerintah,” tanya pengadilan. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Pusat telah menyetujui kebijakan promosi baru, yang dibatalkan oleh Pengadilan Angkatan Bersenjata, yang diperuntukkan bagi perwira berpangkat kolonel ke atas mulai bulan Januari 2009. “Di mana perintah pemerintah? Dimana penerimaan pemerintahnya. Tunjukkan pada kami surat atau penerimaan dari PM atau ‘Raksha Mantri’,” pintanya.