Saat UPA mempersiapkan strategi kampanye yang agresif untuk menyoroti program-program utamanya menjelang pemilu Lok Sabha tahun 2014, Kabinet Persatuan menyetujui anggaran sebesar Rs 630 crore untuk kampanye kesadaran untuk Rencana Lima Tahun ke-12. Anggaran baru ini merupakan peningkatan lebih dari 100 persen dibandingkan dengan Rs 293 crore yang dibelanjakan selama periode lima tahun sebelumnya (2007-2012).
Komite Kabinet Urusan Perekonomian telah menyetujui usulan Kementerian Penerangan dan Penyiaran mengenai skema ‘komunikasi pembangunan dan penyebaran informasi’ selama periode Rencana ke-12 (2012-2017) dengan pengeluaran sebesar Rs 630 crore.
Menurut para pejabat, karena satu tahun (2012-13) dari periode rencana lima tahun ke-12 (2012-2017) telah berlalu, anggaran tersebut akan digunakan untuk empat tahun sisanya. Hampir Rs 200 crore kemungkinan akan dibelanjakan pada tahun fiskal saat ini.
Menurut aturan, tiga persen dari total skema unggulan harus fokus pada kesadaran dan periklanan, dan karena program senilai lebih dari Rs 1 lakh crore sudah berjalan, anggaran periklanan seharusnya jauh lebih tinggi. Namun, hanya Rs 630 crore yang diperbolehkan.
Meskipun Kementerian telah meminta anggaran Rs 900 crore, anggaran tersebut direvisi menjadi Rs 630 crore dalam proposal yang disiapkan awal tahun ini.
Saat ini, pemerintah sibuk dengan iklan kampanye Bharat Nirman untuk menyoroti skema berbasis hukumnya. Kini, pada tahap kedua, berbagai sayap media di Kementerian Informasi dan Penyiaran akan mendidik masyarakat tentang skema seperti Transfer Manfaat Langsung, Aadhar, Ketahanan Pangan dan Pembebasan Lahan. Kampanye ini akan berlangsung selama tiga bulan – Agustus, September dan Oktober, setelah itu lima negara bagian akan mengadakan pemungutan suara.
Para pejabat mengatakan pemerintah UPA telah meluncurkan berbagai skema kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung pada khususnya dengan menciptakan hak-hak yang didukung oleh jaminan hukum atas hak-hak individu.
“Tujuan utama pemerintah melalui skema ini adalah pembangunan masyarakat secara keseluruhan,” tambah para pejabat. Di bawah skema “komunikasi pembangunan dan penyebaran informasi” yang disetujui oleh Kabinet pada hari Rabu, Rs 630 crore akan digunakan dalam lima tahun ke depan untuk ‘membuat masyarakat sadar akan manfaat yang dibayangkan dalam berbagai skema pemerintah sehingga manfaat dari skema ini terwujud. . semaksimal mungkin.”
“Skema ini akan diterapkan oleh berbagai unit media di kementerian I&B melalui berbagai cara penyadaran seperti; publisitas luar ruangan, media elektronik dan cetak, kampanye informasi publik, media sosial, tur, tur pers, kontak antar masyarakat, program penjangkauan khusus, pertunjukan seni dan budaya secara langsung,” demikian pernyataan resmi tersebut.