Berusaha untuk berterus terang mengenai keputusannya untuk menarik diri dari UPA, DMK hari ini mengatakan bahwa mereka mengambil langkah tersebut hanya setelah menjadi jelas bahwa amandemen yang diusulkan oleh mereka dalam resolusi AS di UNHRC terhadap Sri Lanka tidak dapat dimasukkan. .
Menanggapi komentar Menteri Keuangan Persatuan P Chidambaram yang mempertanyakan perubahan hati partai meskipun tuntutannya sedang dipertimbangkan, presiden DMK M Karunanidhi juga mengatakan tidak ada pengumuman publik bahwa partai sedang mempertimbangkan tuntutannya.
“Itulah alasan DMK mengumumkan (penarikan dukungan kepada UPA) pada 19 Maret dan tidak ada yang lain,” ujarnya dalam keterangannya di sini.
Berbicara di Delhi hari ini, Chidambaram mengatakan DMK mengetahui pendirian pemerintah mengenai masalah ini namun mengubah pendiriannya dalam semalam. “Kami tidak mengetahui alasan mengapa DMK mengubah posisinya antara malam tanggal 18 Maret dan pagi hari tanggal 19 Maret,” kata Chidambaram.
Pada pertemuan yang dihadiri oleh tiga delegasi Perdana Menteri Manmohan Singh pada hari Senin, Karunanidhi mengatakan Menteri Kesehatan Persatuan Ghulam Nabi Azad telah mengatakan kepada wartawan bahwa mereka akan melapor kembali ke Singh mengenai pertemuan tersebut tetapi tidak menyebutkan meminta parlemen untuk mengadopsi resolusi yang mengubah atau memindahkannya ke UNHRC.
Ketua DMK mengatakan keesokan paginya telah diterima informasi tentang isi resolusi AS yang menurutnya telah direvisi sebanyak empat kali.
“Tidak ada kata-kata keras yang menentang pemerintah Sri Lanka dan mosi tersebut dipermudah. Kami tahu sama sekali tidak ada peluang untuk menerapkan amandemen yang kami usulkan,” tambahnya.
Mengenai klaim Chidambaram bahwa amandemen mungkin dilakukan, dia mengatakan dia tidak yakin apakah masih ada waktu untuk itu.
“Kami belum tahu apakah masih ada waktu. Sepertinya waktu amandemen tertulis sudah habis,” imbuhnya.
Sebelumnya, Karunanidhi menyalahkan “penerimaan dan penghargaan sepenuh hati” India terhadap laporan yang diajukan oleh Sri Lanka di UNHRC karena “melemahkan” resolusi AS.
“Pelemahan ini dilakukan atas dasar bahwa India dengan sepenuh hati menerima dan menghargai laporan yang diajukan oleh pemerintah Lanka di UNHRC,” katanya, seraya menambahkan bahwa badan hak asasi manusia Amnesty International juga menuduh India telah melemahkan resolusi tersebut.
Lebih lanjut, usulan amandemen DMK tidak sepenuhnya dipertimbangkan dan oleh karena itu partai tersebut mengumumkan pendiriannya untuk menarik diri dari UPA saat ini, katanya.