Kementerian Urusan Luar Negeri (MEA) sekarang ingin mengisi kas mereka dengan meminta biaya dari kementerian dan lembaga pemerintah lain yang ingin mengakses database paspor mereka.
Dan itulah yang dicari oleh kantor luar negeri Kementerian Urusan India Rantau (MOIA), yang membutuhkan data untuk melaksanakan proyek migrasi elektronik andalannya.
MOIA telah melaksanakan proyek ambisius ini, yang bertujuan untuk melacak beberapa lakh pekerja India yang bepergian ke luar negeri. Namun agar proyek ini dapat berjalan, integrasi dengan database paspor MEA, yang berisi rincian otentik dari setiap pemohon, sangatlah penting. Informasi tersebut kemudian akan dibagikan di titik pemeriksaan imigrasi dan di misi India di luar negeri.
Namun pada pertemuan terakhir komite pengarah pada bulan Desember, MEA mengambil tindakan tegas dan menyatakan bahwa MOIA harus membayar biaya transaksi untuk mengakses database mereka.
“(MEA) mengharapkan MOIA untuk membayar biaya transaksi penggunaan layanan paspor,” bunyi risalah pertemuan yang dicatat dan diedarkan bulan lalu. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat Union Ministry of Home Affairs (MHA), Union IT Ministry dan pejabat senior jurusan IT Tata Consultancy Services (TCS).
Kebetulan, TCS, yang mendapat kontrak senilai `92 crore untuk pengembangan proyek tersebut, juga merupakan penyedia layanan utama untuk Proyek Passport Seva (PSP) MEA. Sebagai bagian dari PSP, TCS telah mengembangkan perangkat lunak baru untuk menyimpan dan mengelola rincian paspor – Pertukaran Data Informasi Terkait Paspor (PRIDE), yang saat ini memiliki sekitar 100 juta file.
Para pejabat MEA, yang hadir pada pertemuan tersebut, berpendapat bahwa infrastruktur TI terpisah harus dibangun untuk memberikan akses MOIA ke database.
Menindaklanjuti tuntutan MEA, sekretaris Kementerian Dalam Negeri memberikan jawaban yang tidak berkomitmen, namun hal ini menimbulkan reaksi keras dari kementerian lainnya. MHA menyatakan bahwa database tersebut adalah milik negara dan oleh karena itu tidak mungkin meminta uang dari lembaga pemerintah lain untuk menggunakannya.
Faktanya, pejabat MIOA sepertinya berpendapat bahwa logika MEA sangat cacat karena TCS dapat dengan mudah menggunakan infrastruktur umum yang sudah dikembangkan untuk PSP dan proyek e-governance lainnya.
Namun, bagi MHA, akses terhadap rincian paspor adalah kunci dari proyek unggulannya yaitu IVFRT (Immigration, Visa and Foreigners Registration and Tracking).