NEW DELHI: Meningkatkan pariwisata mungkin merupakan agenda utama pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, namun rezim pajak yang lebih tinggi telah menjadikan India salah satu tujuan wisata termahal di dunia. Wisatawan asing yang mendarat di sini harus membayar pajak lebih dari 20 persen untuk berbagai layanan, sementara negara pesaing India seperti Malaysia dan Thailand mendapatkan lebih banyak wisatawan karena pajaknya berada di kisaran 8 persen.
Dengan pajak di Tiongkok yang berkisar sekitar 4,9 persen, negara ini menerima arus masuk wisatawan asing tertinggi keempat di dunia (55,7 juta), sementara India berada di peringkat ke-42 (6,97 juta) menurut angka tahun 2013. Thailand memiliki 26,5 juta wisatawan asing dan Malaysia sebanyak 25,7 juta pada periode yang sama.
Studi komprehensif pertama yang ditugaskan oleh pemerintah mengenai ‘perpajakan di sektor pariwisata’ telah mengungkap sistem perpajakan yang kompleks, yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling banyak dikenai pajak di negara ini. Seorang turis harus membayar lebih dari selusin pajak yang termasuk dalam layanan yang dia gunakan.
Contoh kasus: Seorang turis asing mulai mengeluarkan uang ekstra begitu dia mendarat di bandara India. Dia mulai dengan membayar retribusi bandara (`207 di Bandara Internasional Indira Gandhi di Delhi), diikuti oleh pajak layanan sebesar 4,94 persen saat menyewa taksi, pajak barang mewah (luasnya 5-33 persen) dan pajak layanan (7,416 persen) untuk kamar hotel, layanan pajak (4,94 persen) dan PPN (12-20 persen) setiap mengkonsumsi makanan atau minuman atau menggunakan fasilitas seperti penukaran mata uang atau laundry. Pajak menjadi faktor yang menentukan ketika ia keluar dari kamar hotelnya untuk melakukan perjalanan lokal dengan kereta api atau maskapai penerbangan: pajak layanan merupakan bagian dari maskapai penerbangan (4,94 persen) dan tiket kereta api, dan PPN dipungut oleh pemerintah negara bagian atas bahan bakar penerbangan (5-30 persen). ). . Jika ia bepergian melalui jalan darat, tol dan biaya masuk negara sering menjadi pendampingnya. Seorang wisatawan kemudian harus membayar pajak hiburan setiap kali ia pergi menonton program budaya atau mengunjungi taman hiburan (12-35 persen). Wisatawan yang mengunjungi monumen kuno diminta membayar biaya lebih tinggi (orang India membayar `20 untuk mengunjungi Taj Mahal, orang asing membayar `750). Bahkan untuk pembelian cenderamata, kerajinan tangan atau manisan (6-12,36 persen), pajak kembali menjadi bagian dari tagihan.
Kumulatif pajak tidak langsung yang harus dibayar wisatawan asing ternyata lebih dari 20 persen. Kajian yang diminta oleh Menteri Pariwisata saat itu Chiranjeevi pada tahun 2012 telah diserahkan kepada pemerintah dua bulan lalu. Para pemangku kepentingan di industri hotel dan transportasi awal pekan ini dalam pertemuan mengenai kebijakan pariwisata baru meminta Menteri Pariwisata Mahesh Sharma untuk memberikan insentif pajak kepada sektor tersebut dan menjadikannya bagian dari kebijakan baru sehingga manfaatnya dapat diteruskan kepada wisatawan. Sharma mengetahui bahwa dia meyakinkan mereka bahwa kebijakan tersebut akan mengatasi beberapa permasalahan.
Studi yang mengutip laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2013 menilai daya saing pariwisata India berada pada peringkat terendah yaitu 65 di antara 140 negara. Pada kriteria daya saing yang ditentukan, India menduduki peringkat ke-21 dalam kriteria sumber daya alam untuk pariwisata.