ISLAMABAD: Pakistan telah menyatakan keprihatinan serius atas penyelesaian perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dan India, dengan mengatakan hal itu akan berdampak mengganggu stabilitas regional.
“Mengoperasikan kesepakatan nuklir India-AS untuk tujuan politik dan ekonomi akan berdampak buruk pada stabilitas pencegahan di Asia Selatan,” kata Penasihat Keamanan Nasional Pakistan Sartaj Aziz pada Selasa malam.
“Pakistan berhak melindungi kepentingan keamanan nasionalnya,” kata dia dalam sebuah pernyataan yang dikutip Xinhua.
Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Senin mencapai “terobosan” dalam perjanjian nuklir sipil, enam tahun setelah ditandatangani. Mereka mencapai kesepahaman selama kunjungan Presiden AS Obama ke India yang berakhir pada hari Selasa.
Aziz mengatakan Pakistan menghargai hubungannya dengan AS dan mengharapkan AS memainkan peran konstruktif bagi stabilitas dan keseimbangan strategis di Asia Selatan.
Dia juga menentang kursi permanen India di Dewan Keamanan PBB setelah Presiden Obama mendukung langkah New Delhi untuk mendapatkan kursi tersebut.
“Usulan untuk menambah pusat hak istimewa baru di Dewan Keamanan bertentangan dengan tujuan kolektif reformasi Dewan Keamanan dan tidak memiliki alasan di era demokrasi, inklusivitas, dan akuntabilitas,” kata Aziz.
Pakistan, katanya, mendukung reformasi Dewan Keamanan yang konsisten dengan posisi dan kepentingan kolektif semua negara anggota, bukan hanya beberapa negara anggota.
“Pakistan, bersama dengan sebagian besar negara anggota PBB, mendukung reformasi komprehensif Dewan Keamanan untuk menjadikan badan utama PBB ini lebih representatif, demokratis, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Aziz.
“Suatu negara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai masalah perdamaian dan keamanan internasional, seperti sengketa Jammu dan Kashmir, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendapat status khusus di Dewan Keamanan,” katanya.
Pakistan juga menentang proposal pemberian keanggotaan Kelompok Pemasok Nuklir (NSG) ke India.
“Pakistan menentang pengecualian khusus negara lain dari peraturan NSG untuk memberikan keanggotaan kepada India karena hal itu akan semakin memperburuk lingkungan stabilitas strategis yang sudah rapuh di Asia Selatan, semakin melemahkan kredibilitas NSG dan melemahnya rezim non-proliferasi.” kata Azis.
Dia mengatakan Pakistan tetap menentang kebijakan selektivitas dan diskriminasi, dan menambahkan bahwa Pakistan tidak menolak kerja sama nuklir sipil dan keanggotaan NSG untuk negara-negara non-NPT asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kriteria non-proliferasi yang obyektif.