Bersikeras bahwa pemerintah siap untuk membahas masalah apa pun di Parlemen, Menteri Urusan Parlemen Kamal Nath pada hari Selasa mengatakan bahwa Pusat terbuka untuk penyelidikan Komite Parlemen Gabungan (JPC) terhadap perjanjian helikopter VVIP.
Menanggapi pertanyaan mengenai permintaan oposisi untuk penyelidikan JPC, Kamal Nath berkata, “Kami terbuka untuk penyelidikan apa pun, termasuk JPC, jika itu memuaskan semua orang.”
Saat berbicara pada konferensi pers di sini, Kamal Nath mendesak partai politik untuk berpartisipasi dalam proses parlemen. “Parlemen dimaksudkan untuk berdebat. Anggota parlemen harus berpartisipasi dalam perdebatan dan tidak mengganggu proses Parlemen,” katanya. Kamal Nath menolak tuduhan BJP bahwa Menteri Pertahanan AK Antony menyesatkan Parlemen dalam masalah pembelian helikopter VVIP dan bahwa gaya kerjanya menyebabkan penipuan.
“Antony tidak menyesatkan DPR. Yang diinginkan BJP agar Antony lakukan adalah bekerja sesuai gaya mereka. Syukurlah dia tidak bekerja dengan gaya mereka. Entah apa yang akan terjadi jika dia bekerja sesuai gaya mereka (BJP),” kata Kamal Nath. Ketika ditanya apakah Menteri Dalam Negeri Sushilkumar Shinde akan meminta maaf di Parlemen atas pernyataannya mengenai teror Hindu, menteri tersebut mengatakan bahwa dia tidak ingin mengatakan apa pun mengenai masalah ini.
“Tentu, saya tidak mengatakan dia akan meminta maaf atau tidak meminta maaf. Biarkan masalah ini dibawa ke Parlemen. Biarkan ada diskusi. Coba kita lihat,” kata Kamal Nath.
Namun, mengenai ancaman BJP untuk mengganggu Parlemen jika Shinde tidak meminta maaf, Kamal Nath mengatakan, “Parlemen bukan milik partai politik tertentu. Itu milik semua partai politik.”
Sesi sibuk
Kamal Nath mengatakan bahwa mosi terima kasih atas pidato Presiden, anggaran umum, anggaran kereta api, anggaran Jharkhand dan rancangan undang-undang untuk menggantikan peraturan harus diprioritaskan selama sesi anggaran.
Menteri mengatakan bahwa dia mendengar pandangan para ketua dari berbagai partai politik dan oposisi yang ingin mengangkat berbagai masalah di parlemen, termasuk kesepakatan helikopter, RUU pengadaan tanah, RUU ketahanan pangan, kenaikan harga dan hukuman gantung serangan parlemen, Afzal Guru.
Menyinggung adanya perbedaan pendapat antar partai politik dalam berbagai RUU, Kamal Nath mengatakan sejumlah partai bersikukuh agar RUU Perubahan Hukum Pidana harus melalui standing atau panitia seleksi agar bisa diteliti lebih lanjut. Menteri mengatakan tidak perlu mengirimkannya ke panitia tetap. Namun, dia mengatakan pemerintah akan memperhatikan pendapat DPR tersebut. Pemerintah telah mendaftarkan 16 RUU untuk diperkenalkan dan 35 RUU yang akan disahkan selama sidang anggaran.