Menteri Pertahanan Shashikant Sharma akan mengambil alih jabatan CAG berikutnya pada hari Kamis ketika petahana Vinod Rai pensiun.
Namun CAG baru dari pemerintahan UPA yang dilanda penipuan telah mendapat kecaman dari pihak oposisi atas konflik kepentingan Sharma sebagai CAG karena ia memainkan peran penting sebagai petugas pengawas dan pengambil keputusan selama masa jabatannya di Kementerian Pertahanan (MoD).
Perwira IAS kader Bihar angkatan 1976 menduduki posisi senior dan sensitif di Kementerian Pertahanan, termasuk Sekretaris Gabungan (Udara) dan Direktur Jenderal Akuisisi. Sharma, yang dikenal dekat dengan Menteri Pertahanan AK Antony, adalah bagian dari Kementerian Pertahanan ketika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan syarat dan ketentuan tender pembelian 12 helikopter VVIP, yang kini sedang diselidiki dugaan pembayarannya. Sharma kini kemungkinan akan bertanggung jawab atas audit pemerintah atas kesepakatan helikopter VVIP dan penipuan yang terjadi setelahnya. ‘Konflik kepentingan’ inilah yang mendorong BJP untuk menyatakan keberatannya dan Pemimpin Oposisi di Rajya Sabha Arun Jaitley mengatakan bahwa Sharma selanjutnya tidak boleh berada dalam posisi untuk memutuskan audit pembelian pertahanan.
Pemimpin Partai Aam Aadmi dan penasihat senior Prashant Bhushan juga keberatan dengan penunjukan Sharma sebagai CAG dan sekarang mempertimbangkan untuk mengajukan ke pengadilan menentang tindakan pemerintah mengingat jelas adanya ‘konflik kepentingan’.
Dianggap sebagai ‘yes man’ pemerintah UPA, Sharma memulai tugasnya di Pusat dari Kementerian Urusan Pemuda, kemudian beralih ke Kementerian Pertahanan dan telah bertugas dalam berbagai kapasitas di Blok Selatan selama dekade terakhir.
Dia adalah sekretaris gabungan (udara) dari tahun 2003 hingga 2007 dan selama periode inilah kementerian memutuskan sejumlah proyek modernisasi angkatan udara, termasuk pembelian Pesawat Latih Hawk Advanced Jet dari BAE Systems dan platform udara lainnya.
Beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengadaan antara Agustus 2007 hingga September 2010, di mana Kementerian Pertahanan memutuskan beberapa tender, termasuk pemilihan kesepakatan French Dassault.
Dia juga berperan penting dalam keputusan Kementerian Pertahanan untuk membeli enam C-130J dari AS dengan harga Rs 6.000 crore pada tahun 2008 dan kesepakatan sebesar Rs 11.000 crore untuk delapan pesawat pengintai maritim P-8I pada tahun 2009, sekali lagi dari AS, selain Rs. Persetujuan 45.000 crore untuk membangun tujuh fregat baru untuk angkatan laut.
Semua kesepakatan pertahanan ini dan banyak lagi kesepakatan lain yang termasuk dalam daftar pembelian kementerian akan diajukan untuk diaudit sebelum CAG dan ini bisa terjadi ketika Sharma mengambil alih jabatan tinggi.