PIL diajukan ke Mahkamah Agung pada hari Rabu untuk mengesampingkan proses peraturan Kabinet Persatuan untuk mengubah undang-undang guna melindungi anggota parlemen dan MLA yang dihukum dari diskualifikasi langsung.
Petisi tersebut mengatakan “tidak ada keadaan darurat yang luar biasa” untuk mengeluarkan peraturan untuk mengubah Undang-Undang Keterwakilan Rakyat dan menyatakan proses peraturan tersebut “ilegal dan inkonstitusional”.
Advokat ML Sharma, yang mengajukan PIL untuk membatalkan proses peraturan tersebut, mengatakan bahwa peraturan tersebut “inkonstitusional dan malafide” dan sebuah penipuan dilakukan terhadap Konstitusi oleh para pemimpin politik karena “kepentingan mereka untuk menghancurkan struktur dasar dan menghancurkan hak-hak dasar.” konstitusi”. Konstitusi”.
“Termohon (Sekretaris Utama, PMO dan Persatuan India) telah menyalahgunakan Pasal 123 dan proses peraturan yang tidak diperbolehkan berdasarkan Konstitusi, oleh karena itu proses peraturan yang diadopsi harus dinyatakan ilegal dan inkonstitusional,” kata PIL.
“Pada tanggal 24 September 2013, Kementerian (UU) saat ini, dengan tambahan kepentingan dan membatalkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 2013, mengadakan rapat kabinet dan mengesahkan Ordonansi Kewakilan Rakyat (RUU Perubahan dan Pengesahan), 2013 membatalkan keputusan Mahkamah Agung yang menyerukan diskualifikasi segera anggota parlemen yang dihukum karena tindak pidana yang dapat dihukum dua tahun penjara atau lebih.
“Peraturan tersebut mengizinkan anggota parlemen/MLA yang terpidana untuk melanjutkan jika banding mereka diizinkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam waktu 90 hari dan hukuman tetap berlaku. Namun, mereka (MP/MLA) tidak akan memilih atau menarik gaji sampai kasus tersebut diputuskan,” tegasnya. dikatakan. .
Mahkamah Agung memutuskan pada 10 Juli bahwa seorang anggota parlemen, MLA atau MLC akan segera didiskualifikasi jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kejahatan yang dapat dihukum dua tahun atau lebih. Awal bulan ini, pemerintah meminta Pengadilan Tinggi untuk melakukan peninjauan kembali, namun ditolak.
Kabinet Persatuan kemarin menyetujui peraturan untuk melindungi anggota parlemen dan MLA yang dihukum dari diskualifikasi langsung, yang secara efektif meniadakan perintah Mahkamah Agung.
Peraturan untuk membatalkan putusan pengadilan ini diajukan setelah pemerintah gagal meloloskan RUU terkait hal ini di parlemen pada sidang musim hujan.
————————————————— —–
Baca juga:
AAP untuk menantang Ordonansi
————————————————— —–