Sebuah upaya besar sedang dilakukan Kementerian Pertahanan (MoD) untuk menyesuaikan kebijakan pengadaan dan produksi pertahanannya pada tahun 2014, dengan para pejabat penting melibatkan industri India untuk membantu keterlibatan sektor swasta yang lebih baik, kata sumber di sini pada hari Selasa. .
Di antara proposal yang muncul untuk dibahas dalam pertemuan tersebut, yang diprakarsai oleh departemen pengadaan dan produksi serta sayap Kementerian Pertahanan, termasuk “memperlakukan semua pasokan India ke Kementerian Pertahanan, sambil memenuhi kewajiban OEM sebagai ekspor.”
Berdasarkan klausul dalam Kebijakan Produksi Pertahanan-2011, produsen peralatan asli (OEM) asing memiliki kontrak lebih dari Rs. 300 crore harus disalurkan kembali setidaknya 30 persen dari jumlah tersebut ke sektor pertahanan, ruang angkasa, dan keamanan dalam negeri India, baik melalui pembelian langsung peralatan atau komponen dan peningkatan kapasitas.
“Usulan ini dirasakan oleh industri akan mendorong mereka untuk berdaya saing. Produsen peralatan asli (OEM) asing memandang industri India sangat tidak kompetitif. Untuk menghindari pungutan dan pajak, OEM asing harus mengimpor sub-sistem dan komponen yang membebani mereka untuk transportasi dan risiko terkait,” jelas sumber industri. “Pajak dan bea lebih lanjut memakan kewajiban penyelesaian. Dalam ‘ekspor yang dianggap’, industri India yang menawarkan penyeimbangan akan menjadi lebih kompetitif dengan mendapatkan manfaat ekspor dalam bentuk pajak dan bea,” kata seorang sumber. Namun, karena usulan tersebut dapat disebut sebagai suatu sektor yang spesifik dan dapat menimbulkan tuntutan serupa dari sektor lain, maka dalam pertemuan tersebut terdapat persepsi bahwa usulan tersebut mungkin tidak dapat diterima oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perdagangan dan Industri (Kemenkominfo). Oleh karena itu, alternatif akan diusulkan oleh industri pertahanan kepada Kementerian Pertahanan, kata sumber lain.
Pertemuan dengan para pejabat Kementerian Pertahanan diadakan di bawah inisiatif Dewan Daya Saing Manufaktur Nasional (NMCC) dan dipimpin oleh para pejabat Kementerian Pertahanan, termasuk Menteri Produksi Pertahanan GC Pati.
Interaksi ini diadakan untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoperasionalkan Kebijakan Akuisisi Pertahanan 2011, isu-isu yang berkaitan dengan transfer teknologi dari Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO), perpajakan dan pengadaan, serta amandemen proses jalur cepat yang akan datang.
Usulan lain mengenai ‘ekspor yang dianggap’ adalah agar Kementerian Pertahanan menerbitkan sertifikat kepada pemasok India untuk meminta penggantian biaya dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DGFT).